Aceh Tenggara-Liputan24jam.com
Kita Cane– Proses kelulusan salah seorang peserta P3K paruh waktu di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Tenggara kembali menuai sorotan publik.
Seorang honorer Satpol PP yang enggan disebut namanya mengaku tidak pernah melihat Abib Desky berdinas, baik dalam kegiatan lapangan maupun pelayanan kantor. Namun, nama yang bersangkutan tercantum sebagai peserta yang dinyatakan lulus P3K paruh waktu.Kamis 04/12/2025
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Abib Desky saat ini masih menempuh pendidikan kuliah di salah satu universitas di Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar, terutama dari para honorer yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan kesempatan yang sama.
Abib Desky disebut-sebut sebagai anak dari Kadis PUPR Aceh Tenggara, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa proses kelulusan ini “tidak wajar”. Kecurigaan publik pun mengarah pada dugaan adanya permainan antara Kasat Satpol PP Aceh Tenggara, Ramisin, dengan Kadis PUPR, Sadli.
Warga menduga ada campur tangan oknum tertentu dalam memastikan kelulusan Abib Desky, meskipun selama ini tidak pernah terlihat menjalankan tugas sebagai honorer Satpol PP.
Banyak honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun mengaku merasa dizalimi, sebab hingga kini mereka belum juga lolos seleksi P3K.
“Kami bekerja setiap hari, turun ke lapangan, piket, bahkan bertugas di tengah hujan dan banjir. Tapi yang tidak pernah berdinas justru bisa lulus. Ini sangat melukai hati honorer yang benar-benar bekerja,” ujar salah satu petugas.
Mereka juga mempertanyakan siapa pihak yang mengeluarkan SK atau rekomendasi sehingga Abib Desky dapat mengikuti dan lulus seleksi P3K paruh waktu.
Situasi ini membuat masyarakat mendesak Bupati Aceh Tenggara untuk turun tangan guna mencegah kegaduhan yang lebih besar.
Publik meminta bupati:
-Memerintahkan evaluasi proses seleksi P3K paruh waktu di Satpol PP,
-Memeriksa kebenaran dugaan tidak pernah berdinas,
-Menindak tegas oknum yang bermain, jika terbukti,
-Mengamankan hak para honorer yang sudah lama mengabdi.
Masyarakat berharap pemerintah bersikap transparan dan adil, agar kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen tidak semakin runtuh.
MS
