Redaksi 
Serdang Bedagai |Liputan24jam.com— Rusaknya bendungan irigasi di Kecamatan Perbaungan kini berubah menjadi ancaman serius bagi ratusan keluarga petani di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Hingga memasuki Masa Tanam (MT) I Tahun 2026, pemerintah daerah dinilai belum mampu menghadirkan solusi nyata, sementara 364 keluarga petani di Desa Lubuk Bayas dan Desa Sei Nagalawan terancam gagal tanam, Sabtu, 9/5/2026.
Berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sekitar 200 hektar lahan persawahan kini berada di ambang kekeringan akibat lumpuhnya saluran irigasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Sergai diperkirakan kehilangan produksi gabah hingga 1,2 ribu ton dengan total kerugian ekonomi masyarakat mencapai sekitar Rp8,1 miliar.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: mengapa kerusakan bendungan yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan daerah justru terkesan lamban ditangani?
Perbaikan Rp40 Juta Dinilai Gagal Total
Krisis ini bermula dari jebolnya bendungan akibat banjir besar pada November 2025 lalu.
Pada Januari 2026, sempat dilakukan perbaikan melalui Petugas Penjaga Pintu Air (P3A) dengan anggaran sekitar Rp40 juta. Namun hasilnya justru menuai protes dari petani.
Ketua Kelompok Tani Subur, Sarman, menilai pekerjaan tersebut dilakukan tanpa koordinasi dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan teknis di lapangan.
“Perbaikan dilakukan tanpa melibatkan kelompok tani. Bangunan yang diperbaiki malah semakin rusak dan ti mengalirkan air ke areal persawahan,” ungkapnya.
Petani menilai proyek tersebut tidak menyentuh akar persoalan. Alih-alih memulihkan irigasi, kondisi bendungan kini disebut semakin parah dan mengancam musim tanam tahun ini.
Pemerintah Saling Tunggu, Petani Menanggung Dampak
Dalam pertemuan lintas instansi pada 30 April 2026, kekecewaan petani semakin memuncak.
Dinas PUPR Sergai disebut masih menunggu tindak lanjut dari Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara. Sementara Dinas Pertanian mengklaim telah melakukan penanganan melalui anggaran sebelumnya.
Namun di lapangan, air tetap tidak mengalir.
Ketua Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), Teguh Agung H, menilai pemerintah terlalu sibuk dengan prosedur administratif sementara petani berpacu dengan waktu musim tanam.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah tindakan nyata, bukan saling lempar alasan birokrasi. Jika ini terus dibiarkan, petani yang akan menanggung seluruh kerugiannya,” tegas Teguh.
Petani Bergerak Sendiri Demi Menyelamatkan Sawah
Karena tidak kunjung mendapat kepastian, masyarakat akhirnya mengambil langkah darurat secara swadaya dengan membuka jalur air alternatif dari Desa Tanah Merah menggunakan biaya pribadi.
Namun solusi tersebut dinilai hanya bersifat sementara dan tidak akan mampu menopang kebutuhan irigasi dalam jangka panjang apabila bendungan utama tidak segera diperbaiki.
Kondisi ini bukan hanya mengancam hasil panen,
tetapi juga masa depan ekonomi keluarga petani. Di dua desa tersebut, sektor pertanian menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.
Jika gagal tanam terjadi, dampaknya dipastikan meluas terhadap kemampuan ekonomi rumah tangga,
termasuk biaya pendidikan anak, kebutuhan pangan keluarga, hingga meningkatnya potensi utang petani.
Negara Hadir Saat Panen, Menghilang Saat Petani Kesulitan?
Di tengah ancaman kerugian miliaran rupiah, masyarakat mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil. Sebab hingga kini, belum terlihat langkah percepatan konkret untuk menyelamatkan ratusan hektar sawah yang terancam terbengkalai.
Padahal, persoalan bendungan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan menyangkut ketahanan pangan, ekonomi rakyat, dan nasib ratusan keluarga.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat bersama SPSB masih mendesak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan pihak terkait agar segera turun langsung melakukan penanganan permanen sebelum kerugian yang lebih besar benar-benar terjadi.
( Redaksi )
