SELATPANJANG, — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa. Upaya itu dilakukan melalui sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Desa (Lisdes), penyiapan lahan, dan percepatan perizinan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, memimpin rapat sinkronisasi tersebut di Ruang Rapat Bupati, Jumat (18/9/2026) pagi.
Rapat membahas pemetaan desa yang belum teraliri listrik secara optimal, kesiapan lahan untuk tapak tiang dan gardu, serta kelengkapan dokumen perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Dalam arahannya, Sekda Sudandri menegaskan pentingnya sinergi antara Pemkab Meranti dan PT PLN (Persero) agar perluasan jaringan listrik dapat segera terealisasi.
“Melalui sinkronisasi ini, kendala di lapangan terutama terkait status lahan untuk infrastruktur kelistrikan dan dokumen perizinan diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ujar Sudandri.
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas bersama. Pemkab Meranti berkomitmen memfasilitasi lahan yang bebas konflik dan mengawal proses perizinan.
“Semoga rapat ini bisa menjadi wadah koordinasi bagi para camat untuk memetakan secara detail wilayah desa yang belum teraliri listrik secara optimal,” katanya.
Ia juga meminta camat dan kepala desa proaktif membantu penyelesaian administrasi serta melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat terkait hibah atau pinjam pakai lahan.
“Kita juga meminta seluruh jajaran kecamatan dan desa bersikap proaktif dalam membantu penyelesaian administrasi dan pendekatan sosial kepada masyarakat terkait hibah atau pinjam pakai lahan untuk tapak tiang maupun gardu listrik,” harapnya.
Sementara itu, Manager ULP PLN Selatpanjang, Roni Saputra, menjelaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat penerima.
“Meteran beserta instalasi tidak dibebankan kepada penerima. Ini berbeda dengan pemasangan listrik reguler, di mana biaya instalasi menjadi tanggung jawab pemilik rumah,” jelas Roni.
Kolaborasi antara Pemkab Meranti, PLN, kecamatan, dan desa diharapkan mampu mempercepat perluasan jaringan Lisdes sesuai target, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Turut hadir Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Randolph W.H., Kabag Ekonomi dan SDA Ira Selda Fitri, serta para camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti…(ZAMRI)
