“Terbongkar! Tanah yang Diklaim Pelapor Bukan Miliknya—Kuasa Hukum Terlapor Serang Balik dengan Laporan Dugaan Palsu & UU ITE ke Polres Batu Bara”

Kuasa Hukum Terlapor, Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menempuh langkah hukum tegas dengan melaporkan balik pelapor beserta pihak-pihak yang diduga turut serta dalam penyebaran informasi tidak benar, termasuk dugaan laporan palsu, fitnah, pencemaran nama baik, serta pelanggaran UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3).

Menurut Khomaini, proses pengukuran oleh BPN pada 7 November 2025 sekitar pukul 10.00 WIB mengeluarkan hasil bahwa tanah yang disebut-sebut terkikis sepanjang kurang lebih 1,2 meter bukan bagian dari SHM milik Sardianus Nainggolan, berdasarkan data yang diperlihatkan langsung oleh pelapor kepada petugas BPN.

“Petugas BPN dengan jelas menyampaikan bahwa hasil pengukuran tersebut tidak menunjukkan objek tanah milik pelapor. Artinya, klaim yang disampaikan selama ini tidak memiliki dasar hukum. Atas dasar itu, kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan balik para pihak yang sengaja menggiring opini dan menyesatkan publik,” tegas Khomaini.

Lebih jauh, Kuasa Hukum Terlapor juga menyoroti peran Agus Sitohang, Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Batu Bara, yang selama ini tampil seolah sebagai pihak berperkara dan membuat berbagai pernyataan tendensius di media.
Khomaini menilai, sikap Agus Sitohang yang kerap mengomentari perkara hukum dan bertindak sebagai kuasa pendamping pelapor telah melewati batas, bahkan dinilai memberikan pernyataan yang memvonis kliennya tanpa menghormati asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah.

“Beliau (Agus Sitohang) bahkan membuat narasi seolah-olah paling memahami hukum, sampai menuding klien kami merusak lahan dan menyalahkan pemerintah desa. Kami mempertanyakan kapasitas hukumnya karena pernyataannya tidak mencerminkan analisis hukum yang benar,” ungkap Khomaini.

Dalam konteks perkara yang sedang diproses di Polres Batu Bara ini, Khomaini meminta penyidik agar bekerja secara profesional sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Ia juga memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus hingga kliennya mendapatkan kepastian hukum yang adil.

“Kami yakin Polres Batu Bara di bawah kepemimpinan AKBP Doly Nelson Hotasi Hasian Nainggolan, S.H., M.H., serta Kasat Reskrim AKBP Masagus Zailani Dwiputra, S.T.K., S.I.K., M.H., tetap menjunjung tinggi nilai Polri Presisi yang prediktif, responsif, dan transparan,” tambahnya.

Sementara itu, upaya mediasi yang diinisiasi Pemerintah Desa Tanjung Muda pada 4 November 2025 dan mediasi lanjutan yang dijadwalkan penyidik Polres Batu Bara pada 17 November 2025, kembali tidak dihadiri oleh pelapor Sardianus Nainggolan. Hal ini dinilai Kuasa Hukum Terlapor sebagai bentuk inkonsistensi sekaligus indikasi tidak adanya itikad baik dari pihak pelapor.

“Awalnya pelapor sendiri menyatakan hanya bersedia hadir dalam mediasi di Polres Batu Bara. Namun ketika undangan itu diberikan oleh penyidik, ia kembali tidak hadir. Dari sini dapat dilihat siapa yang benar-benar kooperatif dan siapa yang tidak beritikad baik,” tegas Khomaini.

Karena mediasi berkali-kali tidak menghasilkan kehadiran pelapor, Kuasa Hukum Terlapor akhirnya menyatakan kepada penyidik bahwa mediasi resmi dinyatakan gagal.

“Tidak akan ada lagi mediasi. Langkah selanjutnya adalah upaya hukum penuh yang akan kami tempuh,” tutup Khomaini.
(Tim Red-)