LSM Korek Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati, Tuntut Penanganan Serius terhadap Kasus Narkoba
Kabiro
2 min read
Aceh Tenggara|liputan24jam.com
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Tenggara, Rabu (10/7/2025). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Irwansyah menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Pertama, mereka mendesak agar pemerintah segera menyediakan tempat rehabilitasi khusus bagi para pengguna narkoba.
“Kami melihat banyak korban narkoba yang tidak mendapat penanganan serius. Harus ada tempat rehabilitasi agar mereka bisa diselamatkan dan kembali ke masyarakat,” ujar Irwansyah.
Tuntutan kedua, LSM Korek meminta agar pemerintah mendorong berdirinya kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Aceh Tenggara. Menurut mereka, keberadaan BNNK akan sangat membantu dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di daerah.
“BNNK sangat diperlukan di sini. Tanpa lembaga khusus seperti itu, penanganan narkoba akan terus lemah dan kasusnya akan terus meningkat,” tambahnya.
Selain itu, LSM Korek juga meminta agar sebagian dana desa dialokasikan untuk program penanganan dan pencegahan narkoba, seperti penyuluhan, pembinaan remaja, serta kegiatan positif di desa-desa.
“Kami harap anggaran dana desa jangan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga digunakan untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba,” tegas Irwansyah.
Irwansyah Diselah-selah Aksi kepada Wartawan menuturkan Untuk membakar Semangat Pemuda sebegai Generasi Bangsa kami Pernah di Penjara Disaat menyuarakan Kepentingan Orang Banyak, namun jiwa kami tetap membara menyuarakan yang benar dan melawan ketidak adilan di Bumi sepakat segenep ini.Tandas Irwansyah mengakhiri
Akhirnya Aksi berjalan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemkab Aceh Tenggara terkait tuntutan tersebut.
MS