Kompol Poldasu Diduga Jadi Mafia Galian C Ilegal di Langkat, Ancam Ekologi dan Langgar UU
Kabiro
2 min read
Langkat –Liputan24jam.com
Bisnis galian C ilegal makin beringas di Kabupaten Langkat. Tanpa izin resmi, usaha pengerukan sungai, penebasan tebing, dan perataan bukit berlangsung bebas. Dampaknya sudah di depan mata: aliran sungai rusak, banjir saat musim hujan, kekeringan di musim kemarau, hingga hilangnya perbukitan hijau yang menjadi penyangga alam.
Tragisnya, masyarakat hanya kebagian derita, sementara pemerintah daerah tak mendapat sepeser pun retribusi karena semua berjalan di luar jalur hukum.
Yang lebih mencoreng wajah penegakan hukum, praktik kotor ini diduga justru dikendalikan seorang perwira polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang Kompol berinisial M.I, yang bertugas di Pamen Yanma Polda Sumatera Utara, ikut menggarap galian ilegal di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
Alih-alih menindak pelaku perusak lingkungan, oknum aparat ini justru disebut-sebut menjadi bagian dari mafia tambang.
Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas melarang kegiatan tanpa izin lingkungan. Pelanggar dapat dijerat dengan pidana penjara 1–3 tahun serta denda Rp1–3 miliar (Pasal 109). Lebih berat lagi, Pasal 98 menegaskan, bila perusakan lingkungan menimbulkan pencemaran serius, pelaku diancam penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar.
Artinya, jika dugaan keterlibatan oknum Kompol ini benar adanya, bukan hanya soal pelanggaran disiplin dan etika aparat, tetapi sudah masuk kategori kejahatan lingkungan hidup yang ancamannya jelas penjara dan denda miliaran rupiah.
Masyarakat kini menunggu: apakah Kapolda Sumut berani membersihkan institusinya dari perwira nakal yang memperdagangkan jabatan demi uang haram, atau justru menutup mata dan membiarkan galian ilegal terus menghancurkan Langkat?
Satu hal pasti, setiap bukit yang habis dikeruk dan setiap pohon yang tumbang adalah tanda keserakahan. Dan jika negara tak hadir, rakyatlah yang akan membayar mahal dengan banjir, longsor, dan kekeringan.
( Redaksi )
