Aceh Tenggara|liputan24jam.com
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kute (DMPK) Kabupaten Aceh Tenggara, Zahrul Akmal S,STP ,MM memberikan arahan kepada seluruh pengelola Badan Usaha Milik Kute (BUMK) agar penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan sejalan dengan program prioritas pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan.
Dalam keterangannya kepada media liputan24jam.com, Rabu (10/7/2025), Zahrul menekankan pentingnya sinkronisasi antara penggunaan dana BUMK dengan kebijakan nasional dan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan krisis pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami sarankan agar pengelolaan anggaran BUMK lebih difokuskan pada sektor yang mendukung ketahanan pangan, seperti pertanian, peternakan, dan usaha mikro yang berbasis pangan lokal,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang menggencarkan program-program untuk menjaga ketersediaan pangan di tingkat kute, sehingga BUMK diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tujuan tersebut.
“BUMK harus mampu berinovasi dan membangun usaha yang berkelanjutan. Jangan sampai dana yang digelontorkan hanya habis tanpa hasil yang jelas,” tambahnya.
Zahrul juga mengimbau kepada para kepala Desa dan pengurus BUMK agar melakukan perencanaan usaha secara matang, transparan, dan akuntabel. Dinas DMPK, katanya, siap memberikan bimbingan guna meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMK.
“Kita ingin BUMK bukan hanya menjadi simbol, tapi benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi kute yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
Dengan dorongan ini, diharapkan keberadaan BUMK di Aceh Tenggara dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
MS