Reses II Tahun 2025, H. Ali Basrah Serap Aspirasi Masyarakat Aceh Tenggara di Desa Pulonas Gabungan
Kabiro
2 min read
Aceh Tenggara-Liputan24jam.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Golkar, H. Ali Basrah, S.Pd., M.M., melaksanakan Reses II Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 2 hingga 9 Oktober 2025.
Dalam kegiatan reses di Desa Pulonas Gabungan, tokoh masyarakat LUK menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya kembali putra terbaik Aceh Tenggara, H. Ali Basrah, sebagai anggota DPR Aceh.
“Kami bersyukur ada wakil dari daerah kami yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi,” ujarnya dalam sambutan.
Sementara itu, dalam arahannya, Ali Basrah menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menyerap berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Reses ini bukan hanya ingin berjumpa dan melepas rindu, tetapi juga untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan dan permasalahan masyarakat,” ujar politisi Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Ali Basrah menyinggung tentang keistimewaan Aceh yang memiliki dasar hukum tersendiri melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan delapan program percepatan pembangunan nasional, salah satunya melalui pembentukan Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi wadah transformasi ekonomi di tingkat desa.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong para kepala desa untuk memberi kesempatan kepada pemuda berprestasi melanjutkan pendidikan tinggi, dengan dukungan pembiayaan yang dapat bersumber dari dana desa.
“Kita harus menyiapkan generasi muda yang siap mengelola program ekonomi seperti dana merah putih ini,” ujarnya.
Selain itu, Ali Basrah turut menyoroti kondisi pembangunan infrastruktur di Aceh Tenggara yang dinilai belum merata. Menurutnya, masih banyak jalan desa yang rusak, sehingga hasil bumi masyarakat sulit dipasarkan karena akses yang terbatas.
“PAD Aceh hanya sekitar Rp8 triliun, sedangkan PAD Aceh Tenggara yang riil hanya sekitar Rp30 miliar. Dengan kondisi ini, wajar bila anggaran pembangunan masih terbatas. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, melainkan harus bersama-sama mencari solusi,” ungkapnya.
Menutup kegiatan resesnya, H. Ali Basrah mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah dan berpartisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah demi kemajuan Aceh Tenggara ke depan.
MS
