Rohil — Sebuah kasus hukum yang memicu sorotan tajam terjadi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Seorang pejabat di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir diduga ikut mengarahkan permintaan ganti rugi yang tidak masuk akal, hingga empat buruh harian lepas akhirnya harus menghadapi tuntutan pidana penjara dua tahun atas kasus yang hanya menyebabkan luka ringan.
Hal tersebut disampaikan penasihat hukum para terdakwa, Jhoni Saputra, S.H, dalam nota pembelaan yang dibacakan pada persidangan di PN Rohil, Senin (16/11). Jhoni menyoroti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama dua tahun penjara terhadap empat terdakwa, yakni Pajar Ahmad alias Pajar, Zefsi Roy alias Roy, Lilik alias Lilik, dan Simson Sihombing.
Menurut Jhoni, tuntutan tersebut tidak sebanding dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Terlebih, para terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyampaikan penyesalan, meminta maaf kepada korban, serta berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Para terdakwa sejak awal persidangan bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, menyesali kesalahan, dan telah meminta maaf secara langsung kepada korban. Bahkan, korban juga telah menyatakan memaafkan para terdakwa di hadapan persidangan,” ujar Jhoni di hadapan hakim Indraswara Nugraha, S.H.M.H.
Salah satu fakta yang disoroti adalah upaya perdamaian yang telah dilakukan keluarga terdakwa sebanyak tiga kali. Dalam upaya tersebut, keluarga terdakwa menawarkan ganti rugi biaya pengobatan sebesar Rp15 juta.
Namun, menurut keterangan yang diuraikan dalam nota pembelaan, proses perdamaian terkendala setelah muncul dugaan permintaan uang ganti rugi sebesar Rp100 juta.
Jhoni mengungkapkan, berdasarkan keterangan korban Rizky Pratama Berutu di persidangan dan keterangan saksi yang meringankan, Sri Dewi Lestari, korban menyebut bahwa persoalan perdamaian telah diserahkan kepada Maiman Limbong, yang disebut menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir.
Dalam pledoi itu, Jhoni juga menyebut Maiman diduga mengarahkan agar perdamaian dapat dilakukan apabila para terdakwa membayar ganti rugi Rp100 juta.
Penasihat hukum juga meminta majelis hakim mencermati dugaan tersebut secara objektif. Menurutnya, terdapat persoalan yang perlu ditelusuri terkait proses perdamaian hingga tuntutan pidana terhadap para terdakwa.
Peristiwa bermula pada 30 Juli 2026 di SPBU PJR Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya. Korban, Rizky Putra Berutu, mengalami luka berupa lecet dan kemerahan pada bagian leher, pundak kanan, serta pinggang kiri — yang tergolong luka ringan.
Sebagai bentuk itikad baik, keluarga para tersangka telah mendatangi kediaman korban sebanyak tiga kali untuk meminta maaf dan menawarkan biaya pengobatan sebesar Rp15 juta. Keluarga korban pada prinsipnya bersedia memaafkan, namun justru mengarahkan pembicaraan mengenai perdamaian kepada Maiman Limbong, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Rokan Hilir.
Saat kuasa hukum para tersangka menemui Maiman Limbong untuk membahas kemungkinan penerapan keadilan restoratif, permohonan tersebut ditolak. Perkara pun dilimpahkan ke pengadilan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Maiman Limbong, saat di konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp nya mengatakan, secara tegas membantah melakukan intervensi maupun memberikan arahan perdamaian dalam perkara tersebut.
Maiman Limbong, secara tegas membantah melakukan intervensi maupun memberikan arahan perdamaian dalam perkara tersebut.
Dalam klarifikasinya Meiman menjelaskan bahwa, proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Menurut keterangannya, pada tahap penyidikan tidak terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.
Terkait proses persidangan, Maiman menyatakan tidak mengetahui secara langsung seluruh pembahasan yang berlangsung, karena perkara tersebut ditangani jaksa yang bertugas dalam persidangan.
Mengenai nominal Rp.100 Juta, ia tidak membenarkan adanya permintaan uang tersebut darinya. Maiman juga menjelaskan mengenai mekanisme plea bargaining atau pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana, yang memiliki persyaratan dan ketentuan tersendiri.
Ia menyatakan bersedia memberikan keterangan tambahan beserta dokumentasi untuk mendukung klarifikasinya.
